Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: 2002. Jurnal Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard dkk, 2017, Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Analisis Objek Gugatan. Objek gugatan dalam suatu peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi Sedangkan penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya yudisial (judicial review) atau melalui peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi sesungguhnya (eigenlijk administratieve rechtspraak) adalah penyelesaian sengketa administrasi melalui Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara). Peradilan Tata Usaha Negara, sasa-asas Acara dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, sejarah pengaturan Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia; Pemeriksaan Persiapan dan Pemeriksaan di Sidang, Hukum Acara Formil dan Proses Dismisal, Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, 1. Pengertian PTUN. Peradilan Tata Usaha Negara adalah sistem peradilan yang khusus menangani perselisihan yang muncul dari aktivitas administrasi pemerintah. Ini melibatkan penyelesaian sengketa antara individu atau entitas swasta dengan badan-badan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas administrasi publik tetap sesuai Pengertian dari asas ini adalah eksistensi peradilan administrasi merupakan perwujudan dari cita-cita negara hukum dan salah satu unsur negara hukum adalah peradilan administrasi. Demikianlah beberapa asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi. Untuk bidang hukum yang lain, silahkan baca artikel Asas-Asas Hukum. Lembaga pengadilan tinggi tata usaha negara punya peran yang hampir sama dengan lembaga peradilan tata usaha negara. 5 contoh kasus hukum pidana yang menghebohkan masyarakat indonesia. 9 Reviews · Cek Harga: Shopee.co.id . Terlihat dari bentuk kasus tersebut adalah kasus hukum pidana, dengan memiliki. Asas Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) Asas hukum acara tata usaha negara (HATUN) adalah seperangkat prinsip dan aturan hukum yang mengatur proses persidangan di bidang tata usaha negara, termasuk di dalamnya sengketa administratif antara warga negara dan pemerintah. Asas-asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dapat mengajukan pengujian ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menilai sah tidaknya perbuatan para pemohon, mengingat dasar hukum yang dipakai oleh para pemohon telah dicabut (hal. 143-144). Sikap diam Pemerintah, tentunya setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan, dalam konteks UU Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai penolakan atau disebut sebagai KTUN Fiktif Negatif. Sedangkan, dalam konteks UU Administrasi Negara, sikap diam pemerintah dianggap sebagai mengabulkan permohonan tersebut, sehingga kerap disebut sebagai AoCr.