baiknyakita tengok kembali berbagai sistem ekonomi yang pernah ada di dunia. Samuelson dan Nordhaus (2001: 9) menyebutkan tiga sistem ekonomi yang berpengaruh terhadap pemecahan masalah ekonomi. Ketiga sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi pasar (liberalis), sistem ekonomi terpimpin (sosialis), dan sistem ekonomi campuran. C. Sistem Berdasarkanhasil penelitian diperlukan beberapa cara untuk mentransendensikan putusan-putusan pengadilan sebagai usulan untuk mengubah kebijakan, selain perlunya regulasi yang mengamanatkan keabsahan putusan hakim sebagai sumber legislasi. pertama, melakukan inventarisasi terkait putusan-putusan yang serupa; Kedua, melakukan kuantifikasi Berikutbeberapa program ekonomi masa Orde Baru: Pelunasan hutang luar negeri Indonesia peninggalan pemerintahan Orde Lama merupakan salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari Orde Baru. Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru Jual beli adalah kegiatan pokok yang terjadi dalam kehidupan manusia. Proses pembayaran dalam jual beli tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun diatur dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem pembayaran.. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia Bab 1 pasal 1 butir 6, berisi: Dalammakalahnya yang berjudul Orientasi Ekonomi Pancasila, Swasono menjelaskan bahwa Pancasila adalah khas Indonesia, maka Ekonomi Pancasila adalah khas Indonesia, serta secara normatif, landasan daripada Ekonomi Pancasila adalah apa yang terkandung di dalam Pembukaan, pasal 23, 27 ayat (2), pasal 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Padaawalnya sistem ini dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Kelompok lainya menerapkan Marxisme yaitu Uni Soviet (sekarang sudah tidak ada), negara-negara Eropa Timur, China, Korea Utara, Kuba. Dalam praktiknya setelah beberapa dekade, kedua sistem tersebut gagal. a Frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 b. Frasa "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Takbisa kita pungkiri bahwa cita cita dari sebuah Liberalisme adalah kebebasan dan kesetaraan namun tidak selamanya Liberalisme mempunyai sisi positif yang dimana ada sisi negatif yang tidak dapat di terima di negara Indonesia. Liberalisme adalah salah satu filsafat moral dan filsafat politik yang menekankan pada gagasan kebebasan dan kesetaraan. Maka menyelenggarakan Webinar Hukumonline 2022: "Perkembangan Terbaru Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Peraturan dan Praktik" yang akan diadakan pada Kamis, 20 Januari 2022, mendatang. Webinar ini akan dihadiri oleh sejumlah narasumber. Pertama adalah Kurnia Toha selaku Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha 331945 233 Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945 Fuad Bawazier Alumni University of Maryland, Amerika Serikat E-mail: Selametrujito1966@ Even though our the 9BNKl.